Rohingya, Identitas yang Terpinggirkan (2)

in Studi Islam

Last updated on December 1st, 2023 05:30 am

“Ada 135 suku etnis yang diakui oleh negara Myanmar sebagai warganegaranya, kecuali, suku Rohingya, Karen, dan Naga. Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 1982, tidak memasukkan Rohingya ke dalam 135 kelompok etnis nasional yang diakui di Myanmar.”

Sumber gambar: iom.int

Tidak ada tanda-tanda pemerintahan Myanmar modern untuk memberikan wilayah otonom negara Muslim bagi Rohingya. Justru yang terjadi adalah upaya pemerintah untuk mengusir kaum-kaum minoritas yang tak hanya Muslim dari wilayah Myanmar.

Kehilangan Identitas dan Hak-hak Kemanusiaan

Ketegangan antara etnis mayoritas dengan kaum minoritas Muslim di Myanmar sebetulnya sudah tampak semenjak Inggris berkuasa di sana. Salah satu penyebabnya adalah sistem Zamindari yang dibawa oleh Inggris dari Bengali. Etnis mayoritas tidak mengakui kaum Muslim untuk mempunyai negara sendiri, karena menganggap orang-orang Muslim ini hanya pendatang.

Sedangkan etnis Rohingya memang sudah tinggal di sana sejak lama.  

Lewat satu dekade setelah Burma dimerdekakan oleh Inggris, pada tahun 1959, Perdana Menteri U Nu, dan Menteri Pertahanan U Ba Swe memberi pernyataan bahwa suku Rohingya sederajat dengan suku-suku lain di Myanmar (seperti suku Shan, Chin, dan Kachin).[1]

Namun, ketika Myanmar menjadi negara militer kemudian pemerintahan dipimpin oleh Jenderal Ne Win yang berkuasa pada tahun 1962, nasib Rohingya dan minoritas lainnya berubah 180 derajat. Tuntutan hak sebagai warganegara, persamaan derajat seperti kaum mayoritas, seketika dipenggal oleh sang jenderal.

Rohingya dianggap imigran ilegal, bahkan pemerintah Myanmar tidak mengakui nama tersebut. Tidak ada istilah Rohingya, suku ini adalah orang-orang Bengali, di mata kaum mayoritas negara Myanmar.[2] Diskriminasi, pengusiran, dan penganiayaan terhadap Rohingya disponsori oleh negara.

Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 1982, tidak memasukkan Rohingya ke dalam 135 kelompok etnis nasional yang diakui di Myanmar. Sehingga suku Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan, meskipun lahir di negara tersebut. Hukum kewarganegaraan di Myanmar hanya berpihak pada etnis pribumi, yakni Burma.

Karena tidak diberi hak sebagai warga negara, pemerintah Myanmar mengeluarkan kartu putih kepada warga Muslim (Rohingya maupun non-Rohingya) di tahun 1990-an. Kartu tersebut hanya memberikan hak terbatas, tetapi bukan sebagai bukti kewarganegaraan.[3]

Perlakuan diskriminasi dilakukan oleh pemerintah melalui pembatasan dalam berbagai bidang, seperti pekerjaan, pendidikan, kebebasan memilih agama, keluarga berencana, pembatasan pernikahan, dan mobilisasi.

Tindakan pembatasan-pembatasan ini antara lain, pasangan Rohingya hanya dipekenankan memiliki dua orang anak, menikah harus meminta izin kepada pihak berwenang setempat (dan mengharuskan mereka ‘menyuap’ para aparat ini). Foto untuk wanita wajib tanpa jilbab, dan laki-laki dengan wajah dicukur bersih; hal ini bertentangan dengan syariat agama Islam. Untuk pindah atau bepergian, Rohingya harus meminta izin kepada pemerintah setempat.[4]

Konflik antar Etnis dan Pemerintah

Karena kemiskinan, infrakstruktur yang buruk di Rakhine, memperburuk perpecahan antara umat Budha dan Muslim Rohingya. Ketegangan ini meruncing oleh perbedaan agama yang terkadang berubah menjadi konflik.

Perpecahan antara etnis mayoritas dengan Rohingya semakin pelik. Salah satunya oleh kelompok  969, yakni Budha radikal yang dipimpin oleh Ashin Wirathu. Meski ia menolak ikut dalam gerakan kekerasan antimuslim, tetapi ceramah-ceramahnya mengujarkan kebencian. Wirathu pun pernah dipenjara selama 8 tahun, karena pidato-pidato radikalnya.[5]

Selain tekanan dari etnis mayoritas, pemerintah menunjukkan ketidakadilan kepada etnis-etnis minoritas. Hingga muncul resistensi dari orang-orang Rohingya, para militan yang menyebut diri mereka OSR (Organisasi Solidaritas Rohingya) dan FIR (Front Islam Rohingya).

OSR melakukan perlawanan lebih keras, dibanding FIR. Kelompok ini menyerang pos-pos militer Myanmar. Sayedur Rahman, Sekjen OSR memaparkan, “Tujuan kami sebetulnya untuk mendapatkan hak otonomi, hak demokrasi, dan kebebasan beragama dalam sebuah negara persatuan Burma (Myanmar). Kami bukan ingin merdeka.”[6]

Tindakan yang dilakukan OSR dan FIR menjadi alasan bagi pemerintah Myanmar menebang habis semua orang Rohingya, yang dicap sebagai gerilyawan.

Pada tahun 2017, terjadi bentrokan di Rakhine setelah ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap pos polisi dan tentara. Hal ini menyebabkan eksodus besar-besaran orang Rohingya meninggalkan Myanmar.

(Bersambung)

Sebelumnya:

Catatan kaki:


[1] Pusat Data dan Analisa Tempo, Seri Data Tematik: Pengungsi Rohingya: Krisis Kemanusiaan dari Myanmar (Bagian I) (TEMPO Publishing), hlm 14

[2] Elaine Chan, Rohingya, pada laman https://www.britannica.com/topic/Rohingya diakses pada 20 November 2023

[3] Eleanor Albert, Lindsay Maizland, The Rohingya Crisis, pada laman https://www.cfr.org/backgrounder/rohingya-crisis diakses pada 15 November 2023

[4] Eleanor Albert, Lindsay Maizland, Ibid.

[5] Pusat Data dan Analisa Tempo, Loc. Cit. hlm 24

[6] Pusat Data dan Analisa Tempo, Loc. Cit. hlm 14

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*