Rohingya, Identitas yang Terpinggirkan (3)

in Studi Islam

“Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, membantah adanya upaya pembersihan etnis di negaranya.”

Sumber foto: southeastasiaglobe.com

Sejak seperempat terakhir abad ke-20, karena kekerasan antar-komunitas di negara bagian Rakhine, atau kampanye tentara Myanmar—yang menjadikan suku Rohingya sasaran—membuat Rohingya melarikan diri dari negara tersebut.

Melarikan Diri ke Negara Tetangga

Mereka pergi ke daerah lain di Myanmar atau negara lain. Gelombang eksodus yang signifikan terjadi antara lain tahun 1978, 1991, 1992, 2012, 2015, 2016, dan 2017.[1]

Pada akhir tahun 2016, lebih dari 700.000 Rohingya meninggalkan Rakhine, menuju Bangladesh sejak militer melakukan penganiayaan dengan kekerasan. Lalu di bulan Agustus 2018, 723.000 pengungsi Rohingya bermukim di Bangladesh.

Mereka tinggal di kamp pengungsi Kutupalong, yang secara geografis berisiko terhadap hujan monsun. Karena dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor di kamp tersebut.[2] Namun, orang Rohingya mengambil risiko tersebut, karena tidak tahu harus pergi ke mana lagi, meskipun kamp tersebut dikabarkan tidak jauh seperti kandang sapi.[3]

Bagaimanapun juga, orang Rohingya sudah mengalami penderitaan dan tekanan yang luar biasa tak hanya di Myanmar.

Orang Rohingya menjadi terkatung-katung tanpa tempat tinggal, imigran tanpa kejelasan identitas di negara-negara lain. Bahkan mengalami kekerasan di negara yang mereka singgahi, seperti Thailand.

Thailand merupakan titik transit umum bagi orang Rohingya. Namun, adanya sindikat perdagangan manusia, dan ditemukan kuburan massal pada kamp-kamp penyanderaan, membuat hidup orang Rohingya tetap dalam bahaya.[4]

Hal ini membuat Kementrian Luar Negeri Thailand menyampaikan permohonan maafnya, dan berjanji akan menyelidiki kasus tersebut.[5]

Menurut PBB pada Oktober 2019 hampir seratus ribu orang pengungsi Rohingya tinggal di Malaysia. Akan tetapi, mereka tak memiliki status hukum, dan tidak dapat bekerja. Sehingga orang-orang Rohingya tak memiliki akses untuk pendidikan dan layanan kesehatan.[6]

Ada sekitar 18.000 pengungsi Rohingya di India yang meminta suaka kepada badan pengungsi PBB, meski menurut pejabat pemerintah negara tersebut setidaknya ada 40.000 orang Rohingya yang menetap di sana. Sementara itu, pemerintah nasional Hindu menganggap Rohingya sebagai imigran gelap, sehingga berupaya untuk memulangkan mereka kembali ke Myanmar.[7]

Puluhan orang Rohingya dipulangkan oleh pemerintah India sejak akhir tahun 2018, di mana tindakan ini dikecam oleh PBB juga kelompok hak asasi manusia.

Indonesia pun tak luput menjadi negara pelarian orang-orang Rohingya, meski jumlah pengungsi masih relatif sedikit. Tapi di Indonesia pun Rohingya diperlakukan sebagai imigran ilegal. Meski begitu, Indonesia menyelamatkan kapal-kapal migran di wilayah lepas pantai negara, dan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke kamp-kamp di Bangladesh.

Reaksi Pemerintah Myanmar

Pemerintahan pertama Myanmar yang dipilih secara demokratis terjadi pada tahun 2016. Akan tetapi, pemerintahan tersebut tidak ada tindakan untuk membantu Rohingya atau Muslim lain. Para kritikus berpendapat, hal tersebut akan mengasingkan kaum nasionalis Budha dan mengancam perjanjian pembagian kekuasaan antara pemerintah militer dan sipil Myanmar.[8]

Kritik-kritik internasional bahkan kecaman kepala hak asasi manusia PBB dibantah oleh pemerintah Myanmar. Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, membantah adanya upaya pembersihan etnis di negaranya.

Suu Kyi, pernah menghabiskan 15 tahun menjadi tahanan rumah karena berkampanye untuk demokrasi di Myanmar yang di bawah kuasa junta militer selama 49 tahun. Sehingga menjadikan perempuan yang kini berumur 78 tahun itu, sebagai sosok peraih Nobel tahun 1991.

Namun, ia gagal menentang penganiayaan terhadap Rohingya. Justru sikap diam Suu Kyi, seolah melegitimasi genosida, meski ia belum memberikan komentar terbuka mengenai tindakan genosida yang dilakukan tentara Myanmar.[9]

Entah bagaimana nasib Rohingya yang hingga saat ini tidak ada kejelasan status pun tempat tinggal, setelah terusir dari tanah kelahiran mereka. Entah di kemudian hari, mereka akan mendapatkan rumah atau suaka, dan menerima hak-haknya sebagai manusia juga umat Muslim yang merdeka.

(Selesai)

Sebelumnya:

Catatan kaki:


[1] Elaine Chan, Rohingya, pada laman https://www.britannica.com/topic/Rohingya diakses pada 20 November 2023

[2] Erin Blakemore, Who are The Rohingya People?, pada laman https://www.nationalgeographic.com/culture/article/rohingya-people diakses pada 15 November 2023

[3] Pusat Data dan Analisa Tempo, Seri Data Tematik: Pengungsi Rohingya: Krisis Kemanusiaan dari Myanmar (Bagian I) (TEMPO Publishing), hlm 17

[4] Eleanor Albert, Lindsay Maizland, The Rohingya Crisis, pada laman https://www.cfr.org/backgrounder/rohingya-crisis diakses pada 15 November 2023

[5] Pusat Data dan Analisa Tempo, Ibid. hlm 14

[6] Eleanor Albert, Lindsay Maizland, Op. Cit.

[7] Eleanor Albert, Lindsay Maizland, Loc. Cit.

[8] Eleanor Albert, Lindsay Maizland, Loc. Cit.

[9] Chris Baynes, Aung San Suu Kyi ‘should have resigned’ over Rohingya Muslim genocide, says UN human right chief, pada laman https://www.independent.co.uk/news/world/asia/aung-san-suu-kyi-rohingya-muslim-genocide-un-human-rights-chief-zeid-raad-al-hussein-a8513946.html diakses pada 20 November 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*