“Kepemimpinan keturunan Alawiyin dalam Perang Jawa dan Perang Padri, berhasil melahirkan paranoia bangsa kolonial terhadap Islam dan juga para keturunan Alawiyin.”
—Ο—
Munculnya kebijakan pemerintah kolonial untuk membuat klasifikasi rasial di Nusantara tidak datang tiba-tiba. Ide ini bermula ketika terjadi perlawanan rakyat di sejumlah daerah yang dimotori oleh para keturunan kaum Alawiyin. Meski mengusung isu-isu lokal, tapi nilai yang menjadi pijakan hampir semua gerakan perlawanan tersebut adalah ajaran agama Islam. Dan pemimpin dari hampir semua gerakan ini, adalah anak-anak keturanan Alawiyin yang telah melebur identitasnya dengan lokalitas yang ada di Nusantara
Menurut Ruslan Abdulgani, serangkaian perang yang dialami oleh Belanda di Nusantara, telah menyisakan trauma mendalam pada mental penjajahan bangsa Belanda. Mulai dari perjuangan Sultan Agung, Sultan Banten dengan bantuan Syek Yusuf Almaghasari dari Makasar, para Sultan Cirebon keturunan Sunan Gunung Jati, para Sultan dari Palembang dan Jambi dari abad ke 17; disusul kemudian dengan perjuangannya Sultan Hasanuddin dari Makasar, Trunojoyo dan Untung Suropati dari Jawa Timur, Pangeran Surabaya, keturunan Sunan Giri dari Gresik, para Pangeran dari Martapura Kotawaringin, Kutei di Kalimantan sepanjang abad ke-18; sampai dengan pecahnya Perang Cirebon yang berlangsung antara 1802-1806, Perang Padri yang terjadi pada 1821-1838, dan Perang Diponegoro yang berlangsung antara 1825-1830. [1]
Dari serangkaian perlawanan tersebut, momentum paling traumatik yang dirasakan pemerintah kolonial Belanda adalah ketika terjadi secara hampir bersamaan Perang Padri[2] di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Sayyid Muhammad Shahab atau lebih dikenal dengan julukan Imam Bonjol; dan Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Sejarah mencatat bahwa meletusnya kedua perang ini telah berhasil membuat bangkrut kas Kerajaan Belanda yang sudah dihimpun sekian lama.
Terkhusus untuk Pangeran Diponegoro, sosoknya merupakan representasi ideal identitas “Hadrami-hibrida”, yang di dalam dirinya terjalin kelindan silsilah emas kaum Alawiyin dengan kaum ningrat Nusantara. menurut Ismail Fajrie Alatas, Diponegoro sendiri merupakan contoh terbaik dari apa yang disebut M. C. Ricklefs sebagai sintesa mistis (mystic synthesis), yaitu perpaduan konstruktif antara tradisi Islam dan Jawa. Sebagai seorang berdarah biru, dia mampu menarik kesetiaan banyak anggota keluarga ningrat. Sebagai seorang Muslim yang salih, dia mampu menawan hati golongan santri. Dan sebagai sang ratu adil, ia mampu memukau para petani. Eklektisme inilah yang membuat Pangeran Diponegoro berhasil memobilisasi perlawanan rakyat dan membuat jera penguasa kolonial kala itu.[3]
Hingga hari ini, nyaris tidak mungkin bagi sejawaran menjelaskan narasi perjuangan kemerdekaan Indonesia tanpa memasukkan peran penting perjuangan Pangeran Diponegoro di dalamnya. Karena pada titik inilah – meski dalam spektrum lokalitas yang terbatas – untuk pertama kalinya rakyat nusantara berhasil menguak modus operandi maupun anatomi kekuatan kolonial yang beroperasi di Nusantara. Di bawah kepemimpinan kharismatik Pangeran Diponegoro, kesadaran kolektif ini menyebar demikian cepat dan menjadi gerakan perlawanan yang paling besar pada masanya.
Uniknya, meski seorang Muslim, Diponegoro tidak memekikkan jargon agama ataupun kalimat-kalimat asing berbahasa Arab untuk membangkitkan perlawanan di seantero Jawa. Hamid Nabhan, dalam karyanya mengatakan, bahwa dalam Perang Diponegoro lah yang pertama kali kata “Merdeka!” diserukan dan menjadi jargon perlawanan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat. Kata “merdeka” sendiri, berasal dari kata mardikan, yang diambil dari istilah “Tanah Pardikan”. Dimana istilah ini, merupakan istilah resmi yang digunakan penguasa-penguasa tanah Jawa pada masa lalu, untuk menunjukkan sebuah wilayah yang berdaulat dan bebas pajak.[4]
Meski pada akhirnya perlawanan Pangeran Diponegoro harus berakhir dengan kekalahan, tapi benih-benih kesadaran akan hak sebagai manusia merdeka sudah terlanjut tertanam di sanubari masyarakat. Dan hanya sejarak satu abad setelahnya, pekikan kata “Merdeka!” itu menggema di senatero Nusantara, hingga akhirnya menjadi lingua fanca yang mengiringi kelahiran NKRI. (AL)
Bersambung…
Sejarah Perkembangan Islam di Nusantara; Studi Kiprah Keturunan Arab Meracik NKRI (17)
Sebelumnya:
Sejarah Perkembangan Islam di Nusantara; Studi Kiprah Keturunan Arab Meracik NKRI (15)
Catatan kaki:
[1] Lihat, Ruslan Abdulgani, “Islam Datang Ke Nusantara Membawa Tamadun/Kemajuan/Kecerdasa”, Dalam Prof. A. Hasymy, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, Medan, PT. Alma’arif, 1993, hal. 119-120
[2] Prof. Veth menulis berdasarkan laporan-laporan pegawai dan tentara kolonial yang berada di medan perang. Padri, julukan yang diberikan Veth untuk kaum muslimin di Minangkabau, diambil dari kata Padre, yang dalam Bahasa Spanyol yang berarti pendeta. Mungkin karena jubah dan surban Sang Imam dan pengikutnya yang berwarna putih maka timbullah istilah tersebut. Penduduk lokal tidak menyebut perang tersebut sebagai Perang Padri melainkan menjulukinya sebagai Perang Candu, karena peperangan itu dipicu oleh maraknya peredaran candu. Bahkan tidak hanya candu yang marak, tapi juga perjudian, minum tuak, adu ayam juga perzinahan menjadi hal yang biasa. Lihat, Hamid Nabhan, Ziarah Sejarah; Mereka yang Dilupakan, Lamongan, PAGAN PRESS, 2018, hal. 12
[3] Lihat, Ismail Farie Alatas, “Menjadi Arab: Komunitas Hadrami, Ilmu Pengetahuan Kolonial dan Etnisitas”, dalam L. W. C. van den Berg, Orang Arab di Nusantara, Jakarta, Komunitas Bambu, 2010, hal. xxxvii
[4] Lihat, Hamid Nabhan, Op Cit, hal. 5