Bibit-bibit revolusi di dunia Islam sebenarnya terbentuk secara alamiah, sebagai efek samping dari kebijakan diskriminatif para khalifah Dinasti Umayyah terhadap penduduk yang non-Arab. Semangat ashobiyah yang berkembang pesat pada masa pemerintah Dinasti Umayyah telah melahirkan diskriminasi, perbudakan, perpecahan, dan penjajahan yang tidak bisa ditoleransi.
Revolusi Abbasiyah pertama kali meletus di daerah Khurasan, atau tepatnya di daerah bernama Merv. Khurasan sendiri adalah nama yang diambil dari bahasa Persia, yang artinya “tempat matahari terbit.” Dan memang demikianlah posisinya, Khurasan berada di sebelah timur Persia. Khurasan pada masa itu merupakan wilayah yang sangat luas. Saat ini, wilayah tersebut mencakup sebagian Iran, Afganistan, Uzbekistan, Tajikistan dan Turkmenistan. Sejak permulaan Masehi, Khurasan dikenal oleh sejarah. Tapi memasuki abad ke 19 M, wilayah tersebut menghilang dan menjadi pecahan negara-bangsa seperti yang kita kenal sekarang.[1]
Adapun Merv, merupakan kota oasis yang paling terkenal di sepanjang jalur sutra. Saat ini posisinya terletak di negara Turkmenistan, Asia Tengah. Kota ini memeram sejarah panjang sekitar 4000 tahun interaksi umat manusia dari berbagai wilayah. Pada tahun 1999, UNISCO menobatkan kota ini sebagai salah satu Situs Warisan Dunnia yang harus dilestarikan.[2]
Selama berabad-abad kota Merv dikenal sebagai wilayah transit paling strategis. Tapi posisinya kemudian menjadi sangat krusial ketika imperium Islam menuklukkan kota ini pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Adalah Abdullah bi Amir, jenderal perang kaum Muslimin yang ketika itu menaklukkan kota Merv. Dia kemudian menjadikannya sebagai basis kekuatan kaum Muslimin di kawasan timur. Dari kota inilah semua menuver militer dan politik Islam di lancarkan ke wilayah timur, hingga ke Cina.[3]
Setelah berhasil ditaklukkan oleh bangsa Arab, Merv mengalami guncangan budaya yang hebat (culture shock). Kota Merv dibanjiri oleh pendatang dari bangsa Arab, yang sebagian besar mereka adalah tentara. Tidak sampai di sana, para tentara ini secara otomatis menjadi elit baru ke tengah masyarakat. Sehingga tak ayal, gesekan pun kerap terjadi.
Ketika masa pemerintahan Muawiyah, khalifah pertama Bani Umayyah ini mengeluarkan kebijakan yang membedakan hak antara elit baru ini dengan masyarakat Merv, termasuk mengenai jumlah pungutan pajak. Muawiyah kemudian mengutus saudara tirinya, Ziyad bin Abu Sufyan[4] untuk menjadi gubernur di Khurasan menggantikan Abdullah bin Amir. Seperti tidak mempedulikan sebab terjadinya segregasi sosial di Mesv dan Khurasan, Ziyad kemudian menempatkan 50.000 prajurit dari Arab beserta keluarga mereka di kota Merv. Tujuan Ziyad adalah untuk memudahkan tentara Arab dalam menjaga wilayah-wilayah taklukan mereka di kawasan Timur. Tapi dengan tidak mempertimbangkan konteks sosial yang terjadi, terang saja, kondisi ini menimbulkan sejumlah ketegangan di kawasan tersebut.[5]
Sebagai catatan, Dinasti Umayyah merupakan rezim yang mengagungkan kembali semangat ashobiah di kalangan umat Islam. Isu tentang Arab dan non-Arab ini berkembang luas secara umum tidak hanya di Khurasan, tapi juga di kawasan Persia, seperti Kufah, Basrah, dan juga di Afrika Utara. Dimana-mana, para khalifah Dinasti Umayyah selalu mengembar-gemborkan superioritas bangsa Arab dari bangsa lainnya. Pada tahap selanjutnya, dikotomi tersebut melahirkan kelas di dalam strata sosial masyarakat, yang kemudian melahirkan konflik elit dengan massa. Di Afrika Utara, dikotomi Arab dan non-Arab ini melahirkan semangat nasionalisme dari masyarakat Barber terhadap pendudukan bangsa Arab.[6] Maka ketika memaknai segregasi sosial politik yang terjadi di Khurasan setelah kedatangan bangsa Arab, situasi yang terjadi lebih mirip seperti sebuah penjajahan, daripada sekedar benturan kelas semata.
Untuk melihat lebih jauh potret besar yang terjadi pada masa itu, berikut penjelasan Al Maududi terkait semangat Ashobiyah yang merebak di dunia Islam pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah:
“Sejak semula, pemerintahan Bani Umayyah telah tampil dengan warna ke-Arabannya yang murni dan bersikeras untuk mempertahankannya, sehingga segala persamaan hak antara kaum Muslimin yang berbangsa Arab dan kaum Muslimin yang non-Arab hampir-hampir hilang dan luruh. Di bawah naungan pemerintahan mereka, diterapkanlah Jizyah (yakni pajak yang seharusnya ditetapkan atas orang-orang non-Muslim), atas orang-orang yang baru memeluk Islam. Dengan demikian, mereka telah melanggap hukum-hukum Islam dengan pelanggaran yang senyata-nyatanya sebagaimana sudah kami sebutkan sebelum ini, dan itu merupakan hambatan terbesar bagi tersiarnya agama Islam secara lebih luas. Bukan hanya itu, tapi di kalangan orang-orang Ajam, yakni bangsa-bangsa non-Arab, lahir satu perasaan bahwasanya kemenangan-kemenangan Islam telah menjadikan mereka hamba sahaya yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Buktinya, sungguhpun telah menerima Islam, mereka tidak disamakan dengan orang-orang Arab. Keburukan ini kian bertambah buruk lagi setelah itu, ketika penguasa menjadikan jenis ras seseorang di antara faktor-faktor yang dipertimbangkan bagi orang-orang yang akan ditetapkan sebagai pejabat negeri, hakim-hakim atau bahkan imam-imam dalam shalat…., Bahkan keadaan telah makin menajam sehingga timbul larangan mengajukan seorang Ajam untuk menjadi imam dalam sholat jenazah kecuali apabila di antara para hadirin tidak ada seorang pun bangsa Arab, walaupun dia masih belum dewasa. Dan apabila seorang bangsa Arab Muslim hendak mengawini Muslimah non-Arab, maka dia harus meminta pertimbangan dalam hal ini, bukan pada ayah atau famili-famili wanita tersebut, tapi dia harus meminta izin terlebih dahulu dari keluarga Arab dengan siapa keluarga si wanita itu “menikmati” hubungan perwalian (tuan Arab dari keluarga si wanita-AL). dan di kalangan orang-orang Arab beredar istilah “Hajin”, suatu kata yang menunjukkan penghinaan atas orang-orang yang dilahirkan dari istri-istri bekas hamba sahaya. Demikian pula di kalangan rakyat meluas sikap tidak mempersamakan antara mereka dengan anak-anak yang berasal dari istri-istri Arab dalam persoalan warisan. Padahal syari’at Islam telah menyamaratakan mereka semuanya dalam hal ini.”[7] (AL)
Bersambung…
Sebelumnya:
Catatan kaki:
[1] Lihat, Khorasan, http://www.farsinet.com/mashhad/khorasan.html, diakses 31 Januari 2019
[2] Lihat, Merv, http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Merv, diakses 31 Januari 2019
[3] Ibid
[4] Salah satu sosok kunci keberhasilan Muawiyah adalah Ziyad bin Abihi. Ziyad mulanya adalah musuh Muawiyah dan sangat dibenci oleh Muawiyah. Dia di sebut “bin Abihi” (putra ayahnya) karena memang tidak jelas siapa ayahnya. Namun kabar yang tersiar, dia adalah anak jadah Abu Sufyan dari hubungan gelapnya dengan seorang budak yang bernama Sumayyah. Selama bertahun-tahun, Ziyad berpura-pura menjadi pendukung Ali bin Abi Thalib dan mempelajari dengan detail tabiat masyarakat pendukung Ali, seperti di Kufah, Basrah dan sebagian besar Persia. Dan ketika Ziyad menyatakan kesetiaannya kepada Muawiyah, sikap Muawiyah menjadi berubah, dan Ziyad pun akhinya diperkenankan menyandang nama Ziyad bin Abu Sufyan. Lihat, The History of al-Tabari, Vol. XIX., The Calipate of Yazid B. Muawiyah, Translated by C. E. Bosworth, State University of New York Press, 1990, hal. 1. Lihat juga, Akbar Shah Najeebabadi, The History Of Islam; Volume Two, Riyadh, Darussalam, 2000, Hal. 33-34
[5] Lihat, Mahayudin Hj Yahaya, The Social and Political Background of the `Abbasid Revolution: The Rise of the `Abbasid Caliphate, International Journal of Humanities And Cultural Studies ISSN 2356-5926, Volume 2, Issue 3 December 2015, hal. 834
[6] Lihat, Abul A’la Al-Maududi, “Khalifah dan Kerajaan; Konsep Pemerintahan Islam serta Studi Kritis terhadap ‘Kerajaan’ Bani Umayyah dan Abbasiyah.” Bandung, Kharisma, 2007, hal. 199-203
[7] Lihat, Ibid, hal. 200-201