“Yang terpenting dari minoritas di Suriah, terlebih Alawi, adalah peran mereka sebagai pemuka para elit atau sebagai koalisi kelas daripada sekedar sekte belaka. Mereka memainkan peran sebagai garda terdepan dari kelas-kelas yang ada di Suriah, dan kemudian melindungi formasi Negara; mereka sekarang muncul sebagai ujung tombak dari embourgeoisement dan restratifikasi, serta bersedia menempatkan dirinya sebagai target melawan koalisi kelas anti-rezim yang bersatu.”
—Ο—
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kelompok Alawi mendapat otonomi di bahwa Perancis. Pada masa pemerintahan Perancis, semua kelompok di Suriah dianggap sama, yaitu sebagai bangsa jajahan. Yang paling tersudut oleh kondisi ini adalah kelompok mayoritas Sunni. Sebab semua kemewahan hak yang mereka dapatkan pada masa Ottoman memudar seketika. Sebaliknya, bagi kelompok minoritas seperti Alawi dan Druze, ini merupakan titik balik yang menguntungkan. Ini merupakan kesempatan untuk mencapai kemakmuran bagi dirinya, termasuk diantaranya membangun angkatan militer. Pada periode ini, Perancis bahkan membuka kesempatan lebih luas pada kelompok Alawi untuk berkiprah dalam dinas militer Perancis. Dalam waktu singkat, orang-orang Alawi berhasil membangun kapasitas kelompoknya sehingga menjadi salah satu yang paling diperhitungkan di antara kelompok-kelompok lain di Suriah.
Menurut Mai Nguyen Phuong Mai, kebijakan Prancis di Suriah dan Lebanon adalah “memecah belah dan memerintah” (divide and rule). Jadi pembagian wilayah ini bukan tanpa alasan. Muncul kekhawatiran pemerintah Perancis akan lahirnya pemberontakan dari masyarakat mayoritas Sunni. Gerakan mereka didorong oleh semangat Pan-Arabisme dan nasionalisme yang menuntut kemerdekaan penuh. Untuk menghadapi potensi ancaman ini, Perancis menilai bahwa Alawi adalah solusi sempurna. Kelompok yang sudah diaduk oleh dendam selama berabad-abad, serta segregasi sosial yang begitu rumit antara Sunni dan Alawi, membuat keputusan memberikan otonomi pada Alawi tampak sempurna pada awalnya.[1]
Tapi menurut Torstein, alih-alih kelompok minoritas ini menjadi patuh dan setia pada pemerintah Perancis, mereka malah sangat terpengaruh dengan ide Pan-Arabisme yang pada masa itu memang sedang mewabah ke seluruh jazirah Arab. Mereka justru menginisiasi persatuan dengan semua Negara-negara otonom di Suriah dan menggalang kekuatan untuk menuntut kemerdekaan penuh.[2] Dengan armada militer yang sudah berdaya, serta posisi geografis mereka yang terletak di mulut Mediterania, menjadikan mereka memiliki posisi tawar yang sulit ditolak oleh kelompok Sunni di Suriah. Bagaimanapun, untuk menjadi sebuah Negara yang merdeka, wilayah Alawi memang sangat dibutuhkan.
Kehendak bersama untuk membuat satu Negara yang merdeka inilah yang dalam prosesnya berhasil meleburkan skat-skat identitas di antara kelompok di Suriah. Mereka mulai merekonstruksi identitas mereka sebagai sebuah bangsa. Mau tak mau, semua label-label pemecah di masa lalu, harus dirobohkan, termasuk label-label negatif terhadap kelompok Alawi. Selama berabad-abad lamanya kelompok-kelompok di Suriah berada di bawah pemerintahan imperium raksasa. Masing-masing mereka, identitasnya didefinisikan oleh pihak lain, bukan oleh mereka sendiri. Sehingga mereka terpecah belah oleh perbedaan yang tidak mereka bentuk sendiri.
Mirip dengan proses pembentukan nilai kebangsaan Indonesia, Suriah juga mengalami kerumitan dalam proses mencari sitensis antara identitas kebangsaan dengan agama. Meskipun kelompok Islam Sunni adalah mayoritas, tapi tidak mungkin bagi mereka meraih kemerdekaan tanpa dukungan dari minoritas seperti Alawi, Druze, Syiah dan Kristen. Dengan demikian, jalan keluarnya adalah mencari rumusan kebangsaan yang mampu mewadahi semua perbedaan ini, serta meruntuhkan klaim mayoritas dan minoritas di antara mereka.
Setelah melalui proses yang tidak terlalu lama, akhirnya para elit kelompok menetapkan identitas kebangsaan mereka sebagai Arab. Dalam artian Arab sebagai suku bangsa dan bahasa, bukan agama – sehingga umat Kristen juga masuk dalam kategori tersebut. Dalam hal sistem kenegaraan, mereka mengadopsi nilai-nilai kemerdekaan Barat, konstitusionalisme, parlemen dan kebebasan pribadi. Torstein mengatakan, hal ini dilakukan untuk melawan kejumudan para elit lokal dan kekuatan mereka yang berurat berakar, sehingga bentuk nasionalisme Arab yang lebih revolusioner mengambil bentuk di luar tempat-tempat tradisional para elit tersebut.[3]
Namun setelah Suriah meraih kemerdekaannya pada tahun 1946, masalah barupun bermunculan. Salah satu yang paling menonjol adalah portensi kembalinya elit-elit lokal dengan membawa aspirasi kelas dan perspektif sekteriannya. Pada periode ini, Alawi menjadi bagian dari Partai Ba’th yang sekuler dan sosialis. Menurut Torstein selama beberapa dekade setelah kemerdekaan, militer menjadi sangat terpolitisasi dan praetorian. Faksi-faksi dan cabang-cabang yang berbeda merebut kekuasaan pada berbagai waktu, tetapi para pengikut Partai Ba’th lah yang akhirnya akan keluar sebagai pemenang.
Partai Ba’th – yang berarti ‘Kebangkitan’ – adalah partai nasionalis Arab dalam pengertian radikal dengan daya tarik populis. Ia mampu membentuk aliansi antara kelas menengah dengan sebagian besar kaum tani. Hasilnya, mereka berhasil masuk ke parlemen pada 1950-an. Kemudian pada tahun 1963, mereka berhasil merebut kekuasaan melalui kudeta. Rezim-rezim yang didirikannya berbentuk sekuler dan sosialis, yang menyatukan aspirasi ekonomi kerakyatan dengan elit birokrasi. Hasilnya, secara bertahap mereka berhasil memperluas basis pengaruhnya di akar rumput, dan sekigus melemahkan kaki-kaki kultural para elit tradisional yang menjadi oposisinya.[4]
Tapi bagaimanapun, kebijakan ini jelas langkah yang berbahaya. Seperti memeram bom waktu, kebijakan ini akan memuluskan jalan bagi musuh-musuh Alawi di masa lalu untuk membuka lagi luka lama. Akhirnya pada tahun 1970, Hafiz al-Assad, seorang Alawi dari provinsi Latakia yang pernah menjadi Menteri Pertahanan dalam pemerintahan, menggulingkan Presiden dan membawa faksi yang kurang radikal ke tampuk kekuasaan dan diangkat menjadi presiden setahun kemudian.
Hafiz al-Assad membawa kebijakan Negara berpaling dari radikalisme ideologi Partai Ba’th, dan mulai melakukan Gerakan Korektif. Hal ini dilakukan untuk menjangkau seluas mungkin dukungan masyarakat pada pemerintah. Meski menurut pengamat Barat ia mengubah Suriah menjadi negara dengan sistem ‘monarki presiden’ – tanpa gerai demokrasi selain partai – namun tidak ada yang membantah bawah akar dukungan politik dari masyarakat pada pemerintahnnya sangat kuat.
Hafiz al-Assad berhasil mengkonsolidasikan kekuatan nasional yang bertikai dan bersedia mengemban semua beban kepentingan setiap kelompok di pundaknya. Dalam posisi seperti ini, bagi masyarakat Suriah isu sekterian yang melingkupi Alawi sepanjang sejarah, sudah tidak penting lagi. Torstein, mengutip van Dam dan Hinnebusch menyimpulkan bahwa sektarianisme tidak dapat menjelaskan dinamika rezim Assad, kecuali bila kita menilai mereka sebagai kelompok yang mampu mewakili seluruh kelas. Menurutnya, “Yang terpenting dari minoritas di Suriah, terlebih Alawi, adalah peran mereka sebagai pemuka para elit atau sebagai koalisi kelas daripada sekedar sekte belaka. Mereka memainkan peran sebagai garda terdepan dari kelas-kelas yang ada di Suriah, dan kemudian melindungi formasi Negara; mereka sekarang muncul sebagai ujung tombak dari embourgeoisement dan restratifikasi, serta bersedia menempatkan dirinya sebagai target melawan koalisi kelas anti-rezim yang bersatu.”[5] Kemudian pada periode-periode berikutnya, peran ini tetap dimainkan dengan baik oleh putra Hafiz Assad, Bashar al-Assad.
Terkait dengan identitas Alawi sendiri, menurut Torstein dalam penelitiannya, sebagai identitas kultural maupun agama/sekte bisa dikatakan nyaris sudah tidak ada. Semua menghilang dari pesisir Suriah dan juga di sebagian besar wilayah lainnya. Seperti “Abangan” di Indonesia, Alawi di Suraih menjadi terminologi absurd yang tidak berarti apapun bagi kebanyakan masyarakat di sana. (AL)
Selesai
Sebelumnya:
Catatan kaki:
[1] Lihat, Mai Nguyen-Phuong-Mai, “Syrian Alawites: Their history, their future”, https://www.theislamicmonthly.com/syrian-alawites-their-history-their-future/#, diakses 12 April 2018
[2] Torstein Schiøtz Worren, Fear and Resistance; The Construction of Alawi Identity in Syria, Master thesis in human geography, Dept of Sociology and Human Geography, University of Oslo, 2007, hal. 41
[3] Ibid, hal. 42
[4] Torstein menyatakan, melalui reformasi agraria dan perekrutan aktif di pedesaan, ditambah dengan pembangunan sosial dan ekspansi birokrasi, partai itu memperluas basisnya menjadi antara seperempat hingga sepertiga populasi pada pertengahan tahun tujuh puluhan. Hal ini dimungkinkan karena mereka melakukan peleburan partai dengan negara, sehingga, pada dasarnya, terbangun sebuah sistem negara satu partai, yang menegaskan kontrol melalui organisasi massa korporat. Lihat, Ibid
[5] Ibid, hal. 45