“Sejak abad ke-16, tepatnya 1530, Dinasti Mughal menguasai wilayah cikal bakal Pakistan modern. Namun, Mughal hancur bersamaan dengan masuknya Inggris melalui British East India Company (BEIC / Serikat Dagang Hindia Timur Inggris) pada 1757. Sekitar seabad, BEIC menguasai Pakistan. Pada 1858, atas nama negara, Imperium Inggris mengambil alih pemerintahan di kawasan itu hingga 1947.”
–O–
Sebelum British East India Company (BEIC / Serikat Dagang Hindia Timur Inggris) tiba dan menguasai wilayah anak Benua India – di dalamnya termasuk Pakistan, kawasan ini dikuasai Kerajaan (Islam) Mughal sejak 1530 (abad ke-16) hingga 1757. Bukan hanya secara politik, tetapi juga dalam konteks keyakinan, pengaruh Islam di kawasan itu nyaris sama kuatnya dengan pengaruh Hindu.
Jika bukti kuatnya pengaruh Hindu tampak pada dianutnya agama tersebut oleh mayoritas penduduk India kontemporer, maka bukti kuatnya pengaruh Islam tampak pada dianutnya agama yang diajarkan Nabi Muhammad itu oleh mayoritas penduduk Pakistan kontemporer. Dengan demikian dalam segi agama, negara Pakistan modern bolehlah disebut sebagai kelanjutan Kerajaan Mughal.
Setelah berkuasa sejak 1530, maka pada 1757, Kerajaan Mughal bukan hanya menghadapi masa kemunduran dan keruntuhan serta mulai kehilangan daya sistemnya, melainkan juga mulai digerogoti Imperialisme Inggris yang hadir di anak benua India itu – mula-mula – melalui BEIC. Dengan sendirinya, fenomena itu mengakibatkan kemerosotan pada status Islam di kawasan tersebut.
Kendati pengaruh Mughal merosot, namun bukan berarti Imperialisme Inggris tidak mendapatkan perlawanan sama sekali dari kekuatan Islam. Sebab, faktanya, alih-alih orang-orang Hindu, yang lebih resisten terhadap rezim Imperialisme Inggris di kawasan itu justru kalangan umat Islam. Akibatnya, rezim Imperialis Inggris lebih menyukai orang-orang Hindu dan memasukkan mereka ke dalam sistemnya alih-alih menyukai dan memasukkan orang-orang Islam.
Sebab, tampaknya di mata rezim penjajah itu, orang-orang Hindu dirasa lebih ‘dapat diandalkan’ atau ‘lebih fleksibel’ dibanding orang-orang Islam. Jika perasaan ‘dapat diandalkan’ muncul lantaran sikap dan perilaku orang-orang Hindu yang relatif memenuhi keinginan dan permintaan penjajah Inggris, maka perasaan ‘lebih fleksibel’ lantaran sikap dan perilaku orang-orang Hindu yang relatif mengikuti sistem dan pemerintahan ala Imperialisme Inggris.
Jika dilacak sejarahnya, maka kaum Muslim di anak benua India itu memang sangat aktif dalam banyak perlawanan terhadap British Raj (Inggris). Terutama kaum Muslim tampak mengambil peran utama dalam Pemberontakan Besar India Tahun 1857. Waktu itu, tentara Muslim India yang bekerja untuk Inggris yang Kristen memberontak karena rumor bahwa lemak babi, benda yang diharamkan (dilarang digunakan) dalam ajaran Islam, digunakan dalam pembuatan wadah peluru senapan mereka.[1]
Kendati begitu pada akhirnya, orang-orang Hindu pun mempertunjukan kekuatan perlawanan yang sama. Ketidakpuasan politik dan sosial di kawasan anak benua India pada zaman penjajahan Inggris cukup parah, sehingga muncullah sebuah percikan kecil berupa insiden yang menjadi pemberontakan nasional. Dalam konteks ini, umumnya orang-orang Islam dan Hindu bersatu melawan Imperialisme Inggris, meski pendekatan-pendekatan taktis mereka dalam menghadapinya, acap berbeda.[2]
Penyebab lebih resistennya kaum Muslim alih-alih umat Hindu terhadap rezim penjajah Inggris di anak benua India itu mungkin karena dua hal. Kesatu, ketika kekuasaan Mughal yang sangat besar itu lama-kelamaan runtuh dan ditaklukan Inggris, kaum muslimnya bukan hanya segera menemukan diri mereka menjadi minoritas tanpa kekuasaan dalam sistem India, tetapi juga sangat dicurigai Inggris. Kedua, sejumlah orang Inggris berspekulasi bahwa mungkin saja kaum Muslim memang ‘secara alamiah suka memberontak terhadap kekuatan asing’.[3]
Lantaran Pemberontakan Besar India Tahun 1857 membuat kondisi di anak benua India itu menjadi tidak keru-keruan dan BEIC tampak kurang mampu mengendalikan keadaan, maka setahun kemudian semenjak 1858 hingga 1947, pemerintah Inggris mengambil alih kekuasaan di kawasan itu dari tangan Serikat Dagang Hindia Timur Inggris itu. Dengan demikian jika dihitung dari 1747 sampai 1947, maka Inggris menjajah anak benua India itu selama dua abad.
Diduga, manakala kemerdekaan India dari penjajah Inggris semakin mendekat pasca Perang Dunia II dan menjelang 1947, terutama kaum Muslim mencemaskan perlindungan hak-hak mereka sebagai minoritas dalam negara India merdeka. Mereka (kaum Muslim) khawatir, dalam tatanan negara yang benar-benar demokratis, mereka akan menjadi minoritas dan secara permanen akan kalah suara dalam negara baru itu.[4]
Akibatnya, mereka memilih semacam sistem konfederasi. Seolah mereka berharap, dengan demikian kaum Muslim takkan selalu berada dalam status minoritas permanen. Berdasarkan catatan sejarah, dilema semacam itu klasik pada semua sistem demokrasi yang di dalamnya minoritas-minoritas jarang dapat mengubah sistem melalui kotak suara (Pemilu). Apalagi kaum Muslim di anak benua India tidak homogen, melainkan terbagi-bagi menurut perbedaan kelas, wilayah, bahkan bahasa.[5]
Akhirnya setelah masa berperang dan berdamai cukup lama, reformasi politik pun terjadi di anak benua India pada akhir abad ke-19. Fenomena ini memungkinkan dibentuknya partai-partai politik, sehingga Indian National Congress yang mewakili mayoritas penduduk Hindu didirikan tahun 1885, sedangkan Muslim League dibentuk tahun 1906 untuk kepentingan mewakili dan melindungi posisi minoritas Muslim dan menjadi kekuatan utama di balik pembentukan Republik Islam Pakistan. (MDK)
Bersambung ke:
Sebelumnya:
Catatan Kaki:
Tags: Pakistan, Penjajahan, Imperialisme, Inggris, Britania Raya
[1] Iftikhar H. Malik. 2008. The History of Pakistan. Wesport, CT: Greenwood Press. Hlm 92.
[2] Ibid.
[3] James Wynbrandt. 2009. A Brief History of Pakistan. New York: Infobase Publishing. Hlm 140.
[4] Ibid.
[5] Ibid.