“Anarki di Samarra merupakan istilah yang digunakan oleh para sejarawan untuk mengindentifikasi periode tidak lazim selama rentang waktu antara 861–870 M dalam istana Abbasiyah di Samarra. Dimana para khalifah Abbasiyah diperlakukan layaknya boneka oleh budak-budak mereka.”
—Ο—
Al-Mu’tashim mendatangkan arsitek pilihan dari berbagai negeri Islam untuk membangun ibu kota baru Dinasti Abbasiyah di Samarra dan mendirikan banyak istana sana. Dia membangun pemukiman para pedagang, buruh, tentara, panglima, pegawai, dan masyarakat pada umumnya. Dalam waktu singkat, Kota Samarra pun berubah. Dari sebelumnya hanya daerah biasa, menjadi metropolitan yang menyaingi popularitas Baghdad.
Tapi yang mungkin terlupakan oleh al-Mu’tashim, bahwa kota ini pada dasarnya merupakan pemukiman para budak, atau migran yang berasal Turki. Karena begitu dominan dalam hal jumlah, seiring berjalannya waktu, orang-orang Turki tersebut menjadi seperti “pribumi” di Samarra. Mereka tidak lagi hanya bekerja sebagai tentara bayaran, tapi juga menggeluti sejumlah profesi penting lainnya.[1]
Sama dengan kedudukan mereka secara sosial di Samarra, di dalam istana juga orang-orang Turki tersebut makin lama, makin mendominasi. Mereka mendapat kepercayaan khalifah di semua urusan kenegaraan. Hingga akhirnya, Khalifah sangat bergantung pada mereka. Sejak itu, mereka tidak hanya menguasa Ibu Kota, tapi juga Istana Khalifah, dan singgasa khalifah itu sendiri.
Kuatnya dominasi orang-orang Turki tersebut sangat dirasakan oleh pengganti al-Mu’tashim, yaitu al-Watsiq yang menjabat sebagai Khalifah kesembilan Bani Abbasiyah dari 842 sampai 847 masehi. Pada masa al-Watsiq, praktis semua jabatan mulai dari perdana menteri, hakim, hingga ke bawah sudah diambil alih oleh orang-orang Turki tersebut.
David Whines, penerjemah karya al-Tabari, dalam catatan pembukanya menyatakan bahwa perkembangan situasi yang ada di Samarra pada masa al-Watsiq akhirnya melahirkan persaingan di antara faksi-faksi dalam tubuh tentara Turki dalam memperebutkan pengaruh di hadapan khalifah. Sang Khalifah yang tidak berdaya, hanya menjadi bulan-bulanan di tengah persangian tersebut. Mereka tak ubah layaknya boneka yang tidak memiliki pilihan selain mengikuti kenginan “budak-budaknya”.[2] Pada tahap selanjutnya, persaingan tersebut justru berujung pada apa yang dikenal sebagai “anarki di Samarra” (Anarchy at Samarra).
Anarki di Samarra
Anarki di Samarra merupakan istilah yang digunakan oleh para sejarawan untuk mengindentifikasi periode tidak lazim selama rentang waktu antara 861–870 M dalam istana Abbasiyah di Samarra.
Dalam kurun waktu tersebut, situasi politik di internal kekuasaan benar-benar tidak stabil. Orang-orang Turki benar-benar berkuasa, hingga mereka mampu menggulingkan dan menaikan khalifah sesuka hati mereka. Setidaknya empat khalifah berganti, dan masing-masing terbunuh atau berhenti secara tidak wajar.
Situasi anarkis tersebut dimulai pada akhir masa pemerintahan khalifah kesepuluh Abbasiyah bernama Ja’far al-Mutawwakil. Dia menjabat sebagai khalifah selama 14 tahun, dari 847-861 M. Dinamika perebutan pengaruh di antara faksi-faksi militer Turki di hadapan Khalifah, akhirnya berujung pada konpirasi membunuh al-Mutawwakil. Para pimpinan Turki memanfaatkan putra al-Mutawwakil, bernama al-Muntashir untuk mengambil kekuasaan dari ayahnya, karena disinyalir ayahnya akan mengubah statusnya sebagai putra mahkota dan memindahkannya pada adiknya bernama al-Mu’taz.[3]
Alhasil, setelah wafatnya al-Mutawwakil, al-Muntashir menjabat sebagai khalifah. Tapi masa kekuasaannya hanya berlangsung selama 6 bulan. Isu yang beredar, dia meninggal karena diracun oleh para pemimpin militer Turki. Setelah wafatnya al-Muntashir, para pimpinan militer Turki memilih al-Musta’in, yang merupakan putra al-Mu’tashim, sebagai khalifah keduabelas Dinasti Abbasiyah.
Pada masa al-Musta’in, friksi di dalam tubuh militer Turki kian meruncing. Terdapat tiga orang jenderal Turki yang sangat berpengaruh masa itu, yaitu Baghar, Bugha, dan Washif. Situasi memanas ketika al-Musta’in – atas usulan dari Bugha dan Washif – mengeksekusi Baghar. Melihat pimpinannya di bunuh, prajurit yang setia pada Baghar melakukan pemberontakan. Tidak sanggup menghadapi pemberontakan tersebut, akhirnya al-Musta’in bersama Bugha dan Washif melarikan diri ke Baghdad dan menghimpun kekuatan trandisional Dinasti Abbasiyah di sana. Dan Samarra pun sepenuhnya berada di bawah kendali pasukan Bahgar. (AL)
Bersambung ke:
Sebelumnya:
Catatan kaki:
[1] Populasi di Samarra sebelum datangnya pada tentara Turki terdiri dari beberapa keluarga terkemuka dari Khurasan Timur dan Transovania yang secara geneologis merupakan keturunan Turki. Sehingga praktis, perlu dipahami, bahwa komunitas Turki di Samarra tidak semuanya budak atau tentara bayaran, tapi berasal dari sejumlah lapisan sosial. Meski dinamika yang terjadi selanjutnya di Samarra, memang mencakup aspek militer dan sosio-politik di wilayah tersebut. Lihat, Matthew S. Gordon, The Breaking of a Thousand Swords; History of The Turkish Military of Samarra (A.H. 200-275/815-889 C.E), State University of New York Press, 2001, hal. 2
[2] Lihat, The History of al-Tabari Volume XXXVI, The Revolt of the Zanj, Translated by David Waines, State University of New York Press, 1992, hal. xv
[3] Sebenarnya, penetrasi pengaruh orang-orang Turki dalam perebutan tahta khalifah sudah terasa sejak masa transisi dari Khalifah al-Watsiq ke Mutawwakil. Ketika al-Watsiq wafat tanpa sempat menunjuk penggantinya, mereka hendak mengangkat Muhammad bin al-Watsiq, namun anak al-Watsiq ini masih kecil. Lantas mereka teringat dengan Ja’far, saudara Khalifah, yang sedang menunggu di luar kamar. Maka dipanggilah Ja’far masuk ke kamar dan diberi ba’iat sebagai Khalifah kesepuluh pada tahun 847 Masehi. Lihat, Nadirsyah Hosen, Konspirasi Politik Anak yang Membunuh Khalifah Al-Mutawakkil, https://geotimes.co.id/kolom/politik/konspirasi-politik-anak-yang-membunuh-khalifah-al-mutawakkil/, diakses 19 September 21018