“Dengan posisinya yang cukup berpengaruh tersebut KH A. Wahid Hasyim dapat menyakinkan tentara Jepang untuk mendirikan sebuah badan yang menghimpun kalangan ulama. Maka terbentuklah Badan yang bernama Shumubu, yaitu Badan Urusan Agama Islam. Kelak badan inilah cikal bakal lahirnya Departemen Agama.”
—Ο—
Siapa yang tak kenal dengan sosok Abdurahman Wahid atau Gus Dur? Sepertinya belum pernah kita melihat ada sosok senyentrik dan sangat special seperti beliau. Seperti black hole, semua paradox ada pada dirinya. Beliau bisa berada di setiap golongan, tapi tidak pernah bisa di arahkan oleh golongan manapun. Tindakannya selalu sulit diprediksi, bahkan tak jarang kontroversial pada awalnya. Namun pada akhirnya, semua orang bisa memahami bahwa beliau memiliki visi yang jauh melampui zamannya.
Tampaknya semua karakteristik Gus Dur ini bersifat genetis. Karena hal yang sama juga terjadi pada diri Kiai Wahid yang tidak lain adalah ayahnya. Dalam turbulensi sejarah yang serba tidak pasti, Kiai Wahid memainkan lakon yang sulit dipahami pada masanya. Seperti dewa mabuk, gerakan beliau tidak terbaca, pandangan beliau sulit di mengerti, namun semua yakin, khususnya para penjuang kemerdekaan, bahwa apa yang beliau lakukan semata-mata untuk kepentingan dan keselamatan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Kisah dimulai ketika KH Hasyim Asy’ari ditahan Jepang pada tahun 1942. Ketika itu, hampir semua orang bingung menghadapi situasi yang tiba-tiba berubah dan tidak pasti. Sebagai anak laki-laki pertama Kiai Hasyim, Kiai Wahid mengambil alih semua kendali. Berpikir cepat, beliau lantas berangkat ke Jakarta. Tujuannya adalah menemui sosok yang bernama Abdul Hamid Nobuharu Ono, atau lebih akrab dipanggil Hamid Ono.[1] Ia adalah pejabat dinas rahasia Jepang yang berkantor di Kantor Menteng 46, Jakarta. Ono orang yang cukup mengenal dan dekat dengan keluarga KH. Hasyim Asy’ari. Sebelum Jepang masuk, atau semasa pendudukan Belanda, Ono bertugas di Gresik, Jawa Timur, dan sering berkunjung ke pondok pesantren Tebuireng. Ia sangat kagum kepada Nahdlatul Ulama. Ia sering terlihat mengenakan pakai peci hitam ketika hadir di majelis Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari di Jombang. Ono menikah dengan wanita asal Sedayu-Gresik. Biasanya, ia bersepeda dari Sedayu ke Tebuireng, Jombang, untuk bertandang ke Kiai Hasyim.[2] Melalui bantuan Hamid Ono, Kiai Wahid menemukan akses untuk berbicara kepada para pemimpin Jepang yang ada di Jakarta.
Disamping Kiai Wahid, Hamid Ono adalah nama yang tercatat berperan penting membebaskan Kiai Hasyim dari tahanan. Tidak Hanya itu, mereka juga berhasil mengubah paradigma Jepang tentang Islam Nusantara. Sehingga Islam yang semua citranya buruk di mata Jepang, berbalik menjadi mitra strategis yang sangat diperlukan Jepang. Inilah salah satu kecermerlangan gaya politik Kiai Wahid.
Dari lobi intensif yang dilakukan oleh Kiai Wahid, akhirnya Kiai Hasyim dibebaskan, dan Pesantren Tebuireng pun diperbolehkan kembali dibuka pada akhir tahun 1943. Tidak hanya itu, perkenalan Kiai Wahid dengan Hamid Ono membawanya melancong ke Jepang. Bukan untuk tunduk kepada Tenno Heika, melainkan untuk mencetak Al-Quran secara besar-besaran, juga berbisnis lain, seperti membeli mesin cetak huruf Arab dan kapal laut buat pergi haji.[3]
Tapi bagi sebagian tokoh pergerakan, gaya politik Kiai Wahid cukup mencemaskan. Beliau bahkan dituduh sebagai kaki tangan Jepang. Namun sangkaan ini sangat jauh panggang dari api. Kedudukan yang dimiliki Kiai Wahid di dalam tubuh pemerintahan Jepang di Indonesia membuat ia mampu membaca setiap gesture penjajahan Jepang yang dilakukan di Indonesia. Beliau bukan menjadi pesuruh, tetapi menjadi mitra dialog bagi Jepang dalam membuat kebijakan. Beliau memiliki kedudukan terhormat dengan menjadi anggota Chuo Sangi In (biasa dibaca Chusang In) atau Dewan Penasihat Pusat Pemerintah Militer Jepang. Lembaga ini semacam DPR pada masa kini.
Chusang In, yang didirikan Jepang pada 1943, dipimpin Sukarno. Badan ini bertugas mengajukan usul kepada pemerintah, menjawab pertanyaan mengenai soal-soal politik, serta menyarankan tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer Jepang di Indonesia. Dari posisi strategis ini, baik Kiai Wahid maupun Sukarno bisa menjadi telinga kaum pergerakan tentang semua hal yang sedang dilakukan atau akan dilakukan oleh Jepang pada rakyat Indonesia. Dari tempat ini, Kiai Wahid menyiapkan rangka bangun suprastruktur Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan posisinya yang cukup berpengaruh tersebut KH A. Wahid Hasyim dapat menyakinkan tentara Jepang untuk mendirikan sebuah badan yang menghimpun kalangan ulama. Maka terbentuklah Badan yang bernama Shumubu, yaitu Badan Urusan Agama Islam yang susunannya terdiri dari: KH. Hasyim Asy’ari selaku Ketua, KH. Abdul Kahar Muzakir selaku Wakil Ketua dan KH A. Wahid Hasyim selaku Wakil Ketua.[4]
Dalam buku “Abdurrahman Wahid, Muslim Democrat, Indonesian President; A View From The Inside,” yang ditulis oleh Greg Barton, disebutkan bahwa ketika dibebaskan, Jepang meminta syarat kepada Kiai Hasyim untuk membuat organisasi Islam yang resmi berada di bawah pemerintahan Jepang. Tujuannya jelas, agar umat Islam mudah dikontrol oleh mereka. Tapi Kiai Hasyim tak kalah cerdik. Dengan alasan usianya yang sudah menginjak 70 tahun waktu itu, beliau menerima syarat tersebut, namun mewakilkan urusan pengelolaan organisasi tersebut kepada putranya yang tidak lain Kiai Wahid sendiri. Mendengar usulan ini, Jepang pun setuju.[5] Kelak, Badan yang bernama Shumubu inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya departemen agama yang kita lihat hingga hari ini. (AL)
Bersambung…
Profil Emas KH. Wahid Hasyim (7): Mementaskan Lakon Agung di Panggung Sejarah (4)
Sebelumnya:
Profil Emas KH. Wahid Hasyim (6): Mementaskan Lakon Agung di Panggung Sejarah (2)
Catatan kaki:
[1] Lihat, http://www.muslimdaily.net/artikel/special-feature/peran-perwira-muslim-jepang-dalam-upaya-kemerdekaan-indonesia.html, diakses 7 Maret 2018
[2] Lihat, https://serbasejarah.files.wordpress.com/2012/05/wahid-hasim-file-tempo.pdf, diakses 12 Februari 2018
[3] Ibid
[4] Lihat, www.wawanlistyawan.com/2015/08/buku-tempo-biografi-wahid-hasyim.html, diakses 7 Maret 2018
[5] Lihat, Greg Barton, Abdurrahman Wahid, Muslim Democrat, Indonesian President; A View From The Inside, Australia, UNSWPress, 2002, hal. 44