“Pemberontakan terhadap Turki-Ustmani yang dilakukan oleh Husein menjadi salah satu inspirasi utama bagi bangkitnya nasionalisme Arab di Timur Tengah. Setelahnya sentimen ke-Araban akan mewarnai dinamika politik Timur Tengah dalam setengah abad ke depan.”
–O–
Tanpa Pemberontakan Arab, pelabuhan Aqaba yang kecil tapi strategis dan penting – sekarang di Yordania, di awal Laut Merah – tidak akan jatuh ke tangan Inggris. Serangan mendadak terhadap pelabuhan Aqaba yang dikuasai Ustmaniyah (Ottoman) sebenarnya hanya merupakan perang dalam skala kecil bila dibandingkan dengan kontestasi Perang Dunia I secara keseluruhan. Namun untuk kepentingan jangka panjang, pelabuhan itu merupakan sarana yang efektif dan strategis bagi siapapun yang menguasainya.[1]
Bahkan ketika Husein bin Ali telah memberikan banyak hal kepada Inggris, mereka mengkhianatinya dalam perjanjian rahasia yang dikenal sebagai Perjanjian Sykes-Picot (disepakati pada Mei 1916). Menurut ketentuan perjanjian ini, Inggris dan Perancis setuju bahwa setelah perang mereka akan membagi-bagi tanah Arab yang dikuasai Ottoman di antara mereka saja – kecuali Palestina yang nasibnya akan ditentukan oleh administrasi internasional.[2] Dengan adanya perjanjian ini, maka pembentukan negara Arab yang diimpikan oleh Husein akan berakhir dengan kegagalan.
Pada 3 Oktober 1918 (versi lain menyebutkan tanggal 1 Oktober), pasukan Husein memasuki Damaskus dengan bantuan Inggris, dan dalam prosesnya, mereka mengakhiri 400 tahun pemerintahan Ottoman atas kota itu dan Suriah. Mereka mengusir Ottoman dari wilayah itu hanya untuk “menyerahkannya” kembali kepada pihak yang lebih cerdik – dan lebih kuat tentunya – yakni imperium Inggris dan Prancis.[3]
Terkait Palestina, pada akhirnya Inggris juga melakukan “pemesanan”, dengan tujuan untuk menarik pihak-pihak tertentu agar berpihak ke Inggris. Dalam upaya untuk menarik keberpihakkan orang-orang Yahudi Amerika Serikat, Rusia, dan Jerman, dan juga untuk mengamankan kendali atas wilayah yang berdekatan dengan Terusan Suez, Inggris setuju untuk mendukung pendirian sebuah Pemukiman Nasional Yahudi di Palestina. Kesepakatan ini — yang terkenal dengan sebutan Deklarasi Balfour, dideklarasikan pada November 1917 — disampaikan dalam bentuk sebuah surat dari Menteri Luar Negeri Arthur Balfour kepada Lord Rothschild, seorang Zionis Inggris yang terkemuka.[4]
Jika janji Inggris untuk mendukung – meskipun secara tidak langsung/terang-terangan – pemukiman Yahudi di Palestina akan dilaksanakan, maka Inggris mesti menduduki Palestina terlebih dahulu. Proyek ini disebut “Pemukiman Nasional Yahudi” karena Inggris menginginkan orang-orang Yahudi terikat dengan Inggris dalam hubungan jangka panjang, sebab apabila Inggris memberikan ‘semuanya’ di awal bisa jadi hubungan keterikatannya akan memudar. Selain itu, di tengah hiruk pikuk Perang Dunia I, Inggris masih meraba-raba kemungkinan siapa yang akan keluar sebagai pemenang, maka yang paling aman adalah cukup memberikan status sebagai ‘sebuah pemukiman nasional Yahudi’, bukan negara.[5]
Inggris adalah kekuatan besar yang rasional, segala sesuatu kemungkinan untung-ruginya dipikirkan oleh mereka. Alasan dukungan Inggris lainnya terhadap Yahudi adalah, walaupun Perang Dunia I belum usai, namun gejala-gejala siapa yang akan menjadi pemenang sudah mulai tampak. Maka dibuatlah skenario mendukung Yahudi dengan harapan orang-orang Yahudi akan membuat perlawanan terhadap Kaisar Jerman. Alasan lainnya adalah untuk memberikan kesan baik bagi Louis Brandeis dan Felix Frankfurter, keduanya adalah orang Yahudi yang menjadi penasehat Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson. Selain itu diketahui juga bahwa banyak dari orang-orang Bolshevik Rusia adalah orang-orang Yahudi.[6]
Nasionalisme Bangsa Arab
Nasionalisme, dalam spektrum yang lebih luas, dapat dianggap sebagai percikan yang memicu pecahnya Perang Dunia I yang dimulai di Sarajevo – dengan terbunuhnya Franz Ferdinand. Dan itu kemudian menyebar mulai dari Balkan sampai ke wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaan imperium-imperium raksasa di dunia, termasuk ke Timur Tengah. Perang Dunia I menandai bangkitnya globalisasi nasionalisme lokal yang bahkan masih bertahan hingga hari ini.[7]
Perlawanan terhadap Ottoman yang dilakukan oleh Husein juga menjadi salah satu inspirasi utama bagi bangkitnya nasionalisme Arab di wilayah-wilayah Ottoman lainnya. Segera setelahnya sekelompok kecil elit Arab yang sekolah di luar negeri – di Paris atau London – berkumpul bersama untuk membahas pergerakan. Tidak hanya di luar negeri, golongan Arab terpelajar di Damaskus, Beirut, Yerusalem, dan Kairo yang gemar membaca teori-teori politik juga melakukan hal yang sama. Segera saja nasionalisme menjadi sebuah gerakan politik yang dilakukan secara terang-terangan di sepanjang wilayah Arab.[8]
Di tengah proses menuju runtuhnya Kesultanan Ottoman yang telah berkuasa selama berabad-abad di Timur Tengah, rasa ke-Araban lokal tumbuh mulai dari Maroko hingga ke Jazirah Arab. Dengan bahasa yang sama – meskipun dengan dialek yang berbeda – mereka berbagi ikatan budaya dan sejarah. Namun ketika nasionalisme Arab ini pertama kali dibahas oleh mereka, agama — Islam — bukanlah menjadi pertimbangan utama, paling tidak karena beberapa pendukung awal dari nasionalisme Arab berasal dari kalangan intelektual Kristen lokal. Ketegangan agama baru muncul kemudian, setelah perang, itu pun sebagai tanggapan terhadap pengaruh Barat (atau campur tangan) di wilayah Timur Tengah.[9]
Secara regional, nasionalisme Arab – meskipun secara wilayah mereka sudah terpisah ke dalam bentuk negara-negara yang masing-masing telah merdeka – menjadi kekuatan politik yang dominan di kawasan itu sampai setengah abad selanjutnya.[10] Sampai akhirnya pada tahun 1967, dalam Perang Enam Hari, yaitu perang di antara negara koalisi Arab dengan Israel, sentimen ke-Araban menjadi redup. Dalam perang itu, Israel menghancurkan pasukan koalisi negara Arab yang dipimpin oleh Mesir, Yordania, dan Suriah. Pasukan koalisi mengalami bencana kekalahan yang tidak teduga akibat ketidakseimbangan kekuatan militer dan kurangnya persatuan di antara mereka.[11] (PH)
Seri Islam dan Perang Dunia I selesai.
Sebelumnya:
Islam dan Perang Dunia I (12): Pemberontakan Bangsa Arab (3)
Catatan Kaki:
[1] Eamon Gearon, Turning Points in Middle Eastern History, (Virginia: The Great Courses, 2016), hlm 284.
[2] “Sykes-Picot Agreement”, dari laman https://www.britannica.com/event/Sykes-Picot-Agreement, diakses 8 November 2018.
[3] Eamon Gearon, Loc.Cit.
[4] William L. Cleveland dan Martin Bunton, A History of the Modern Middle East (Westview Press, 2009), hlm 163.
[5] Eve Spangler, Understanding Israel/Palestine, (Boston: Sense Publisher, 2015), hlm 88-89.
[6] Ibid.
[7] Eamon Gearon, Ibid., hlm 286.
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] “Six-Day War”, dari laman https://www.britannica.com/event/Six-Day-War, diakses 8 November 2018.
